TILIK.id, Jakarta — Masyarakat Betawi sebaiknya melakukan berbagai pendekatan dan gerakan secara sistematis untuk melahirkan tokoh-tokoh Betawi yang bisa ditawarkan kepada partai politik dan masyarakat Jakarta untuk kegiatan pemilihan kepala daerah (pilkada) DKI Jakarta pada 2022. Pendekatan yang efektif adalah melalui partai politik (parpol) yang dilindungi oleh Undang-Undang, karena bisa mengantarkan tokoh lokal menjadi pemimpin di daerahnya.
Demikian pandangan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik saat menjadi pembicara kunci dalam Kuliah Daring 3 Gerbang Betawi bertajuk ‘Kepemimpinan Masyarakat Betawi: Organisasi Kemasyarakatan, Partai Politik, dan Birokrasi’ pada Rabu siang (23/12).
Kuliah daring edisi ketiga ini juga menampilkan dr Ashari sebagai Direktur Eksekutif Gerbang Betawi dan Prof Dr Agus Suradika, Dewan Pakar Gerbang Betawi, dengan selingan pembacaan puisi oleh budayawan Yahya Andi Saputra.
“Partai politik adalah kereta untuk mengantarkan seseorang menjadi pemimpin di daerah. Maka itu, parpol harus dikuasai oleh masyarakat Betawi. Tokoh-tokoh Betawi hadir di semua parpol dan memiliki peran kunci di sana. Kuasailah parpol,” ujar M Taufik yang juga Ketua Dewan Penasihat DPD Partai Gerindra DKI Jakarta.
Menurutnya, partai politik pasti tertarik kepada tokoh-tokoh Betawi bila tokoh tersebut memiliki massa atau basis masyarakat pendukung besar. Apalagi sejatinya kegiatan pilkada membutuhkan tokoh yang menguasai massa dengan baik. Hal ini mesti menjadi perhatian serius para tokoh Betawi bila ingin maju menjadi pemimpin di daerah.
Untuk itu, masyarakat Betawi melalui organisasi-organisasi masyarakat (ormas) seperti Gerbang Betawi (GB) harus banyak melakukan diskusi secara sistematis guna melahirkan rekomendasi-rekomendasi. Misalnya, ormas GB bisa merekomendasikan tokoh-tokoh Betawi yang akan diantarkan ke berbagai parpol yang memenuhi syarat secara Undang-Undang dan menarik bagi masyarakat Jakarta.
“Saya melihat banyak tokoh Betawi potensial, tapi cara yang dilakukannya belum sistematis. Coba hitung orang Betawi di parpol, masih sedikit. Padahal Jakarta hanya satu pemilihan; gubernur,” tegasnya.
Selain parpol, M Taufik juga menyoroti perlunya penyiapan kader-kader Betawi di birokrasi Pemprov DKI Jakarta. Sayangnya, langkah ini juga belum dilakukan serius oleh ormas Betawi. Padahal tujuannya strategis yakni bila ada posisi atau pergantian pejabat baru di SKPD, birokrat-birokrat terbaik Betawi lah yang tampil dan dipilih.
Terobosan Melahirkan Tokoh Betawi
Sementara itu, Direktur Eksekutif Gerbang Betawi dr Ashari dalam pengantar kuliah mengatakan, Provinsi DKI Jakarta telah tiga kali melaksanakan pemilihan kepala daerah secara langsung, yakni pada 2007, 2012, dan 2017. Dari ketiga pilkada tersebut, lepas dari gesekan, bagi masyarakat Betawi pilkada 2017 adalah pilkada suram, karena tidak memiliki calon gubernur yang memiliki ikatan etnisitas dengan kebetawian. Maka itu, Gerbang Betawi perlu melakukan antisipasi agar untuk pelaksanaan pilkada 2022 dapat mendorong orang Betawi menjadi kontestan pilkada.
“Sedangkan pada pilkada DKI Jakarta pada 2007 dan 2012, masyarakat Betawi memiliki representasi yang begitu kuat. Berbeda dengan pilkada DKI 2017, parpol tidak mengusung tokoh yang memiliki latar belakang Betawi. Kondisi ini memperlihatkan bahwa masyarakat Betawi secara politik hanya sebagai pemilih, tanpa mampu menonjolkan tokoh-tokohnya. Dengan kata lain, masyarakat Betawi mengalami keterpurukan secara politik yang sangat serius dan sebaiknya tidak terulang di pilkada 2022,” ujar dr Ashari.
Oleh karena itu, lanjut dia, Gerbang Betawi akan membangun satu tradisi baru dengan mengedepankan figur-figur orang Betawi yang layak untuk dikontestasikan pada pilkada 2022.
Meski menuntut sebagai ‘penduduk asli’ Jakarta, karekteristik politik Gerbang Betawi tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Singkatnya, politik Gerbang Betawi adalah alat untuk mensejahterakan dan menjaga kepentingan warga Betawi dan Jakarta tanpa terkecuali.
Problem Soliditas Masyarakat Betawi
Prof Dr Agus Suradika yang pernah menjadi Deputi Gubernur DKI Jakarta era Fauzi Bowo menyisir beberapa problem di masyarakat Betawi dalam hal kepemimpinan di Jakarta. Antara lain, belum kompaknya masyarakat Betawi sebagai penduduk asli Jakarta, yang dibuktikan dari banyaknya ormas kebetawian. Diperkirakan saat ini ada 100 ormas yang membawa nama Betawi di Jakarta.
“Semua ingin menjadi pemimpinan/leader, tidak ada yang mau jadi pengikut/followers. Buktinya, saat ini ada dua kepemimpinan atas nama Bamus Betawi. Ini persoalan serius yang sampai saat ini belum bisa diselesaikan,” katanya.
Menurut Prof Agus, soliditas memang masih barang langka di Betawi, tidak seperti suku lain di Indonesia yang tampak solid. Para tokoh Betawi saat ini juga mesti berani melepaskan perbedaan untuk mencapai satu persamaan; kepentingan masyarakat Betawi dan bukan kepentingan sesaat atau jangka pendek. Masyarakat Betawi juga sebaiknya melakukan pemetaan dan menyelesaikan masalah followers ini, karena mudah terpolarisasi untuk kepentingan sesaat.
“Ajakan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta harus direspons ormas-ormas Betawi dalam konteks politik, tanpa mengabaikan konteks kebudayaan, ekonomi, dan sebagainya. Ormas Gerbang Betawi misalnya harus mendukungnya dengan gerakan pemikirannya sehingga lahir tokoh-tokoh Betawi yang siap menjadi gubernur dan didukung oleh seluruh kader Betawi,” ucap Prof Agus yang juga Guru Besar di Universitas Muhammadiyah Jakarta.
Dalam pandangannya, banyak tokoh Betawi saat ini yang potensial, sekadar menyebut nama seperti Prof Firdaus Dailami (anggota DPD RI 2014-2019), Firdaus Djaelani (Komisioner OJK 2012-2017), Prof Bahrullah Akbar (Anggota V BPK), dan sebagainya.
Sensus Penduduk 2020 dari BPS menyebutkan, populasi penduduk Betawi mencapai 6,8 juta jiwa atau setara 2,88 persen dari populasi Indonesia. Sekitar 2,7 juta tinggal di DKI Jakarta, sedangkan sisanya tersebar di Banten dan Jawa Barat. (lms)
Komentar