TILIK.ID — Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsudin memimpin 100-an tokoh bangsa mendeklarasikan penolakan terhadap keberjalanan Pemilu 2024 yang dituding berlangsung curang. Mereka mengusung “Gerakan Pemilu Bersih”.
Pernyataan Tolak Pemilu 2024 itu disampaikan kepada pers usai pertemuan para tokoh di Hotel Sultan Jakarta, Rabu (21/2/2024).
Pada kesempatan itu puluhan tokoh dan publik figur dari berbagai latar belakang hadir, termasuk tokoh-tokoh kritis seperti Said Didu, Eggy Sudjana, dr Tyfauzia Tyassuma, Rizal Fadillah, dan lainnya.
Hadir pula Roy Suryo, Dr Didin S Damamhuri, Pendeta Paulus, Jenderal Pol Purn Oegroseno, Marwan Batubara, mantan BIN Jenderal TNI Pur. Fahrurrazi, dll.
Menurut para tokoh ini, Gerakan Pemilu Bersih muncul karena Pemilu 2024 disinyalir berisi praktik pelanggaran atau upaya yang tidak etis untuk memenangkan paslon tertentu. Bahkan kecurangan dalam pemilu kali ini dianggap terstruktur, sistematis, dan masif alias TSM.
“Gerakan Pemilu Bersih diprakarsai oleh banyak tokoh, tak terkecuali Pak Jusuf Kalla (wakil presiden RI ke-10 dan ke-12),” kata Din Syamsudin.
Dikatakan, para tokoh baik agama, cendekiawan, ilmuwan, dan pekerja sosial sudah sampai ke tingkat suasana kebatinan yang sangat geram, khususnya proses penyelenggaraan pemilu dan pilpres yang akhirnya kami simpulkan telah mengalami kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif.
Din menjelaskan, pihaknya mencermati penyelenggaran Pilpres 2024 dan menilai ada kecurangan yang terjadi sejak masa persiapan atau pencalonan presiden wakil presiden, proses pencoblosan, hingga perhitungan suara. Belum lagi, Din menyinggung ketidakberesan KPU dalam menjalankan pemilu.
“Pernyataan kami keras, tegas, kami menolak pilpres curang yang berlangsung secara terstruktur, sistematis, dan masif dan apalagi ada indikasi direkayasa dan disengaja lewat IT KPU (Komisi Pemilihan Umum). Yang tadi dibuktikan servernya berada di luar negeri, ini sebuah pengkhianatan terhadap negara, sebuah penghinaan dan penistaan terhadap rakyat,” ujarnya.
Karena itu, Din menyatakan, dirinya bersama para tokoh dalam Gerakan Pemilu Bersih itu meminta dilakukan audit terhadap sistem informasi teknologi (IT) KPU. Selain itu, pihaknya juga meminta agar dilakukan perhitungan ulang berdasarkan data di lapangan.
“Dalam pernyataan kami, kami ingin adanya audit forensik IT KPU. Yang kedua, perhitungan ulang hasil pilpres berdasarkan data dari TPS-TPS, dan khususnya form formulir C1 di kecamatan diverifikasi,” jelas Din.
Din juga meminta agar dilakukan upaya verifikasi terhadap semua paslon, terutama terhadap suara untuk paslon nomor urut 2 Prabowo-Gibran yang dicurigai ada unsur kecurangan. Lalu setelah diverifikasi, kata dia, dilakukan penghitungan secara terbuka.
“Diverifikasi semua, setelah hasil verifikasi baru dilakukan perhitungan secara terbuka dan transparan di tingkat kelurahan bahkan kecamatan, disaksikan oleh bila perlu komite independen tidak hanya wakil dari paslon-paslon. Itulah hasil dan nanti apapun hasilnya akan bisa diterima,” tutur Din.
Menurut Din, jika hasil dari verifikasi menyatakan memang ada kecurangan, konsekuensinya mesti ditanggung oleh pihak yang berhubungan dengan praktik kecurangan.
“Jika terbukti ada kecurangan setelah verifikasi investigasi, maka paslon tertentu didiskualifikasi,” ucapnya. |••
Simak video ratusan purnawirawan dipimpin Sutiyoso bersuara kritisi Pemilu 2024:
Komentar