TILIK.ID — Angka kemiskinan di Kabupaten Bombana masih sangat tinggi. Yaitu 10,26 persen atau mencapai 368.576 orang. Angka ini melampaui angka Provinsi Sultra yang berada di bawah 10 persen.
Tingginya angka kemiskinan di Bombana ini disebabkan oleh salah satunya adalah banyaknya bantuan yang tidak tepat sasaran. PJ Bupati Bombana Ir H Burhanuddin MSi sendiri menemukan sendiri bantuan yang tidak tepat sasaran itu.
Saat turun langsung menyalurkan bantuan untuk kemiskinan ekstrem di Kecamatan Poleang, Burhanuddin sendiri mengaku terkejut melihat penerima manfaat bantuan justru orang mampu secara ekonomi.
“Saat saya memberikan bantuan, ada penerima bantuan yang terlihat masih sangat sehat, bahkan memakai perhiasan emas. Saya cukup terkejut. Dan laporan warga menyebutkan ada penerima bantuan itu yang memiliki banyak sawah,” ujar Burhanuddin di Kendari pada Ahad (15/10/2023).
Seharusnya, kata Burhanuddin, penerima bantuan miskin ekstrem itu adalah masyarakat yang memiliki kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya tanpa bantuan pemerintah.
Pada kasus lain, saat melakukan labelisasi rumah warga penerima manfaat bantuan, Pj Bupati Burhanuddin melihat beberapa rumah dalam kondisi layak huni. Jauh dari kata miskin ekstrem.
“Bahkan ada beberapa rumah penerima manfaat dibangun berkonstruksi beton,” ungkapnya.
Karena itu Pj Bupati Burhanuddin meyakini penyaluran bantuan pemerintah pusat maupun daerah di Kabupten Bombana selama ini banyak salah sasaran.
Pj Bupati Burhanuddin menegaskan jika penyaluran bantuan tidak tepat sasaran terjadi secara terus menerus, maka berapapun banyaknya bantuan yang disalurkan tidak akan mengurangi angka kemiskinan di Bombana.
Pj Bupati Burhanuddin memerintahkan Dinas Sosial (Dinsos) Bombana untuk mengevaluasi dan mendata ulang penerima bantuan sosial (Bansos). Bagi warga yang mampu secara ekonomi, secepatnya dikeluarkan dari Data Terpadu Kesejahtraan Sosial (DTKS).
“Ini saya tegaskan, lakukan evaluasi dan segera lakukan pendataan mandiri. Ini tidak boleh dibiarkan, terlebih data ini menjadu rujukan pemerintah pusat dalam menentukan penerima bantuan. Saya menganggap bahwa saat ini masyarakat kita sudah tidak malu lagi di katakan atau dicap sebagai orang miskin,” ungkap Pj Bupati Burhanuddin.
Pj Bupati Burhanuddin juga meminta berbagai elemen masyarakat untuk melaporkan jika melihat dan mengetahui warga Bombana yang seharusnya mendapat bantuan namun tidak di berikan. Begitupun sebaiknya.
“Ini kerja-kerja bersama yang harus di maksimalkan agar angka kemiskinan daerah dapat diturunkan, paling tidak berada di angka satu digit,” kata Pj Bupati Burhanuddin. (lis)
Komentar