Syahrial Nasution: Tak Akan Ada Kawin Paksa dalam Penentuan Cawapres Anies

TILIK.ID — Politisi Partai Demokrat Syahrial Nasution memastikan tidak akan ada ‘kawin paksa’ dalam menentukan cawapres Anies Baswedan. Di dalam koalisi Perubahan, semua setara dan tidak ada tokoh dominan dalam koalisi.

Bacapres NasDem Anies Baswedan sampai saat ini belum menentukan cawapres untuk Pemilu 2024. Deputi Balitbang DPP Partai Demokrat Syahrial Nasution menyebut koalisi pendukung Anies Baswedan yang paling independen tentukan cawapres.

“Koalisi Perubahan menghindari kawin paksa dalam menentukan capres dan cawapres yang akan diusung pada Pilpres 2024,” kata Deputi Balitbang DPP Partai Demokrat tersebut, Rabu (16/8/2023).

Dikatakan, Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan, sangat independen menentukan siapa yang akan mendampinginya sebagai cawapres.

Dia melanjutkan, penentuan cawapres di Koalisi Perubahan melalui tahapan proses komunikasi dan diskusi yang cukup panjang. Sehingga kokoh dan memiliki kebersamaan yang kuat dan sesuai kesepakatan piagam koalisi, penentuan cawapres diserahkan kepada Anies selaku calon presiden.

“Tidak mungkin terjadi kawin paksa, karena Partai Demokrat, Partai Nasdem dan PKS kedudukannya setara di dalam koalisi. Penetapan cawapres dibahas dan dibuat kriterianya oleh capres yang dapat dijelaskan secara rasional pada koalisi,” ujar Syahrial Nasution.

BACA JUGA :  Dukung Anies Baswedan, Masyarakat Kalsel Serta 7 Kabupaten dan Kota Gelar Deklarasi

Syahri memastikan tidsk ada tekanan, saling jegal, apalagi ancaman yang berujung saling jegal dan sandera sesama mitra koalisi.

Dia menegaskan tidak ada tokoh sentral dalam koalisi. Karena itu, penentuan cawapres di koalisi Anies akan berjalan dengan independen.

“Artinya, tidak ada tokoh sentral yang dominan dan memiliki kedudukan paling powerful. Seolah menjadi manusia setengah dewa yang bisa mengintervensi proses yang sudah berjalan di koalisi. Yang mampu memengaruhi, mengutak-atik, dan mengendalikan koalisi melalui instrumen kekuasaan,” ujar dia. (lis)

Komentar