Setiap Pemimpin Diukur Dari Janjinya

Tony Rosyid
(Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa)

PEMILU jadi ajang kompetisi. Siapa yang ingin jadi pemimpin, di situ ia sampaikan visi dan misi. Ini sangat elitis, karena rakyat umum seringkali gak paham apa itu visi dan misi.

Tapi intinya, kalau terpilih nanti apa saja yang akan dilakukan. Inilah janji politik. Sampai di sini, rakyat paham.

Janji politik mesti terukur. Supaya mudah dan terus diingat oleh rakyat: pertama, berapa jumlah janji politiknya. Kedua, apa saja rinciannya. Dua hal ini cukup untuk menilai dan mengukur tingkat keberhasilan pemimpin itu.

Dari janji itu akan terlihat calon pemimpin tersebut luar biasa atau biasa saja. Program yang dijanjikan itu baru dan berbeda, atau klasik. Programnya akan jadi solusi, atau hanya aksesori.

Setelah pemimpin itu terpilih, rakyat harus terus kawal janji itu. Ditunaikan, atau diabaikan. Ini soal integritas. Pemimpin yang tidak menunaikan janji, ia cacat integritas. Gak layak dipilih kedua kali. Baik untuk posisi yang sama, apalagi posisi di atasnya.

Tunaikan janji, selain integritas, ini juga berkaitan dengan kapasitas. Kalau janji-janji itu gak ditunaikan, tidak saja pemimpin itu cacat integritas, tapi juga menunjukkan bahwa ia tak memiliki kemampuan.

Bagi pemimpin, janji politik bukan segalanya. Artinya, seorang pemimpin tidak dibatasi kerjanya dengan apa yang telah ia janjikan kepada rakyat. Sebab, ada dinamika yang menuntut kemampuan pemimpin untuk berinovasi dan membuat terobosan-terobosan baru melampaui janji-janji itu.

BACA JUGA :  Buzzer dan Potensi Konflik Bangsa

Meski bukan segalanya, tapi setidaknya, janji politik bisa menjadi road map. Janji politik itu acuan seorang pemimpin bekerja. Ini “syarat minimal” yang mudah diukur dan harus ditunaikan oleh seorang pemimpin.

Setiap calon pemimpin pasti punya janji politik. Apakah itu presiden atau kepala daerah. Saat kampanye, mereka sampaikan janji politik itu. Dari sini, rakyat melihat kualitas calon pemimpin tersebut.

Sayangnya, ketika pemimpin itu terpilih, janji politik seringkali terabaikan dan kemudian terlupakan. Yang janji lupa, rakyat juga tak ingat. Yang teringat adalah sisa-sisa pencitraan. Tenggelam oleh eforia kampanye yang penuh hura-hura.

Bagaimana kita mampu melahirkan pemimpin berkualitas jika visi dan misinya gak jelas. Jika janji politik tidak jelas, maka visi dan misi pun tidak juga akan jelas.

Lihat Soekarno dan Soeharto. Jelas visi dan misinya. Mau dibawa kemana bangsa ini, jelas! Era Soekarno ada pancasila yang menjadi pondasi bangsa dan negara. Karakter dan identitas bangsa jelas. Apa yang akan diraih juga jelas yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Soekarno berhasil meletakkan pondasi yang cukup kuat untuk bangsa ini melalui falsafah pancasila dan UUD 1945.

BACA JUGA :  Tragedi Palestina, Dimana Nurani Anda?

Era Soeharto, ada P4. Arahnya jelas yaitu pembangunan bertahap dan berkelanjutan. Ada perencanaan dan pencapaian. Sangat terukur.

Seorang pemimpin mesti jelas visi dan misinya. Mesti jelas apa yang mau dicapai. Rakyat harus dipahamkan terhadap visi dan misi itu, dilibatkan dan ikut melakukan pengawasan.

Anies Baswedan, Gubernur DKI layak dijadikan contoh. Visinya jelas: maju kotanya bahagia warganya. Inilah yang ingin dicapai. Visi ini akan dicapai melalui 23 Janji politiknya.

Janji Anies ada angkanya dan ada detailnya. Terhadap 23 Janji itu rakyat selalu ingat dan dapat mengukur tingkat keberhasilannya.

Apa yang dilakukan Anies baik untuk didorong menjadi trend di setiap suksesi kepemimpinan. Siapapun yang akan mencalonkan jadi pemimpin mesti jelas apa saja yang akan dikerjakan. Apa program yang dijanjikannya. Harus jelas angkanya, jelas pula detail programnya. Kenapa? Pertama, supaya rakyat ingat dan mudah mengukurnya. Kedua, agar pemimpin bertanggung jawab untuk menunaikan janji-janji itu.

Ada baiknya ini dimulai dari para gubernur dan kepala daerah yang sekarang menjabat. Ada berapa janji Ganjar Prabowo misalnya. Dan apa saja detailnya. Berapa yang sudah ditunaikan, dan apa saja yang belum ditunaikan. Ini juga berlaku untuk Ridwan Kamil (Gubernur Jawa Barat), Khofifah Indarparawansa (Gubernur Jawa Timur), dan juga kepala-kepala daerah lain.

BACA JUGA :  Vaksinasi Jadi Syarat Aktivitas di DKI?

Ingatkan rakyat atas janji politikmu saat kampanye, dan tunjukkan apa saja yang sudah ditunaikan saat ini. Jadikan dirimu pemimpin yang bertanggung jawab atas janji-janji itu. Supaya rakyat bisa secara obyektif menilai dan mengukurmu.

Kita berharap, semua rakyat di daerah manapun berada, harus secara terus menerus mengingatkan janji-janji politik para pemimpinnya, dan meminta mereka menunaikan. Raport hijau atau merah, setidaknya dimulai penilaiannya dari janji itu. Diingat, atau dilupakan. Ditunaikan, atau diabaikan.

Pertanyaan sederhana: apakah kalian (rakyat) ingat janji politik pemimpin daerah kalian? Kalau tidak, minta pemimpin kalian mengingatkannya kembali. Kalau pemimpin kalian juga tak ingat, maka ia bukan pemimpin yang berintegritas dan berkapasitas. Jangan berikan lagi ia kesempatan kedua kali, apalagi naik posisi. Kalian harus berani tegas menghukum para pemimpin yang tak bertanggungjawab atas janjinya.

Nasib bangsa ini ada di tangan para pemimpin. Kalau anda tidak serius memilih pemimpin, maka pemimpin itu juga tidak akan pernah serius mengurus anda. Bagaimana anda serius memilih pemimpin, janji pemimpin saja anda tidak tahu!

Jakarta, 21 Oktober 2021

Komentar