“KEKUASAAN bisa saja dibeli dengan modal, dan opini bisa saja disewa dengan rupiah. Namun, integritas seorang pemimpin hanya bisa diuji saat ia berdiri sendirian menghadapi tekanan demi membela rakyatnya.”
Masih ingatkah kita pada sebuah tayangan di layar televisi beberapa tahun silam? Saat itu, kru stasiun televisi nasional, tvOne, diusir paksa dan dikejar-kejar ketika mencoba mendekati kawasan pulau reklamasi di Teluk Jakarta.
Pemandangan itu sungguh menyentak akal sehat. Pulau hasil urukan laut tersebut seolah menjelma menjadi sebuah negara di dalam negara. Tak boleh ada rakyat yang mendekat, tak boleh ada publik yang melintas. Bahkan, jurnalis televisi nasional pun diperlakukan layaknya penyusup di tanah airnya sendiri.
Laut yang seharusnya menjadi ruang hidup bersama seolah telah dikapling oleh kekuatan modal.
Di tengah situasi itulah Anies Baswedan datang membawa janji perubahan. Dalam kampanyenya, ia menegaskan bahwa proyek pembangunan pulau reklamasi akan dihentikan, sementara pulau-pulau yang sudah telanjur berdiri akan diambil alih untuk kepentingan publik.
Janji itu bukan sekadar pemanis bibir di panggung kampanye.
Setelah menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, Anies mencabut izin prinsip pulau-pulau reklamasi yang belum dibangun. Bahkan, pada peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus 2019, ia memimpin langsung upacara pengibaran Sang Saka Merah Putih di atas pulau reklamasi yang telah diubah namanya menjadi Pantai Maju.
Sebuah pesan simbolis yang kuat: sejengkal pun tanah di pesisir Jakarta adalah bagian sah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bukan wilayah eksklusif milik segelintir orang yang punya modal dan kekuasaan. Kawasan itu harus terbuka bagi publik.
Tetapi membela kepentingan publik tidak pernah berjalan di atas karpet merah.
Dalam tayangan Mata Najwa edisi 100 hari kerja Anies-Sandi, 24 Januari 2018, Najwa Shihab memutar cuplikan wawancara Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan. Pernyataannya terdengar keras ketika ditanya mengenai Gubernur terpilih yang dianggap agak resisten terhadap proyek reklamasi.
Dengan nada keras, Luhut mengatakan:
“Kalau dia agak resisten, ya lihat aja. Silakan ditunjukkan resistensinya di mana. Saya enggak ada urusan. Tapi jangan bilang macam-macam sama saya, saya kejar siapa pun dia. Kalau mau duduk, duduk lihat baik-baik, jangan aneh-aneh. Siapa pun dia itu.”
Luhut juga menambahkan:
“Secara profesional, saya pertanggungjawabkan itu siapa pun dia. Mau siapa dia ngomong ke sini. Jangan asal ngomong aja, republik ini dia pikir apa? Emang dia siapa? Ngomong yang benar gitu.”
Ketika kamera beralih kepada Anies dan Najwa meminta tanggapannya atas pernyataan keras tersebut, Anies tidak terpancing. Ia hanya tersenyum tenang. Jawabannya lugas: ia tetap berpegang pada keputusan menghentikan reklamasi, dengan merujuk pada dasar undang-undang dan kewenangan konstitusional yang dimilikinya sebagai Gubernur DKI Jakarta.
Pada akhirnya, akses ke kawasan pulau itu dibuka untuk publik. Sebagian besar lahan yang menjadi kewajiban fasilitas sosial dan fasilitas umum diserahkan dan menjadi aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Di balik keteguhan itu, ada kisah tentang godaan kekuasaan dan uang yang luar biasa besar.
Dalam sebuah wawancara terbuka, Anies mengungkapkan bahwa dirinya pernah ditawari dana kompensasi hingga ratusan miliar rupiah, bahkan disebut mencapai Rp400 sampai Rp500 miliar, agar izin reklamasi tetap dilanjutkan.
Jawaban Anies ketika itu menggetarkan nurani:
“Saya tidak pernah berencana menukar amanah ini dengan rupiah.”
Sejak saat itu, harga dari sebuah keteguhan mulai harus dibayar.
Serangan demi serangan datang bertubi-tubi. Mulai dari pengerahan pendengung atau buzzer di media sosial hingga berbagai hambatan kebijakan yang dirasakan pemerintahannya.
Tetapi ada satu hal lain yang menarik untuk dicermati. Pada masa pemerintahan Jokowi, sejumlah menteri seperti berlomba mengambil panggung dengan mengomentari, mengkritik, bahkan menyudutkan kebijakan Anies di ruang publik.
Mulai dari urusan banjir, naturalisasi sungai, rumah DP 0 rupiah, revitalisasi Monas, sampai berbagai kebijakan lainnya. Nama Anies seperti menjadi sasaran yang tak pernah habis dibicarakan.
Erick Thohir pernah menyebut program rumah DP 0 rupiah tidak mendidik. Siti Nurbaya dan Pratikno ikut mengkritik persoalan revitalisasi Monas. Sejumlah menteri lainnya juga tampil memberikan komentar terhadap kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Bahkan Mahfud MD, yang saat itu menjabat Menko Polhukam, ikut berada dalam barisan pejabat yang menyudutkan Anies. Dalam polemik kerumunan Petamburan terkait Habib Rizieq Shihab, Mahfud turut menyinggung tanggung jawab Anies. Tak lama kemudian, Anies dipanggil ke Polda Metro Jaya dan menjalani pemeriksaan hampir 10 jam.
Kritik tentu boleh. Bahkan, kritik dari pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah merupakan sesuatu yang wajar dalam sebuah negara demokratis.
Tetapi ketika kritik itu datang bertubi-tubi, dilakukan oleh banyak pejabat dalam jajaran pemerintahan yang sama, dan terus-menerus diarahkan kepada satu gubernur, publik tentu berhak bertanya.
Apa sebenarnya yang sedang terjadi?
Kadang muncul kesan seolah-olah ada kredit poin tersendiri bagi menteri yang paling lantang berbicara menyudutkan Anies di ruang publik. Seolah-olah menunjukkan ketidaksukaan kepada Anies menjadi semacam prestasi politik.
Saya tidak tahu apakah memang ada perlombaan seperti itu. Tetapi cara mereka membangun opini publik terhadap Anies membuat kesan tersebut sulit dihindari.
Pemerintah seharusnya sibuk bekerja, bukan sibuk membangun panggung untuk menjatuhkan seorang gubernur.
Proyek-proyek strategis yang dirancang untuk kepentingan warga Jakarta seolah tidak pernah benar-benar mendapat jalan yang mudah.
Rencana pembangunan rute LRT menuju Jakarta International Stadium (JIS) tak kunjung mendapat lampu hijau. Penyelenggaraan ajang balap dunia Formula E juga terus dipersoalkan dan dihadapkan pada berbagai hambatan. Bahkan, proses penyelidikannya di KPK berlangsung panjang, dengan pemanggilan dan pemeriksaan yang disebut mencapai 19 kali.
Begitulah kenyataan pahit ketika kepentingan rakyat berhadapan dengan kepentingan modal dan kekuasaan.
Di negeri ini, seorang pemimpin bisa mendapatkan tepuk tangan ketika berbicara tentang perubahan. Tetapi ketika ia benar-benar menjalankan perubahan dan menolak tunduk pada kepentingan para pemilik modal, saat itulah tekanan datang dari segala arah.
Sebab yang paling ditakuti oleh kekuasaan yang terbiasa bertransaksi bukanlah pemimpin yang pandai berpidato. Yang paling mereka takuti adalah pemimpin yang tidak bisa dibeli.
Uang bisa membeli dukungan. Kekuasaan bisa mengatur panggung. Opini bisa dibentuk dan disebarkan. Tetapi ada satu hal yang tidak bisa dibeli dengan harga berapa pun: integritas.
Dan justru karena tidak bisa dibeli itulah integritas menjadi ancaman bagi mereka yang terbiasa membeli segalanya.
Mereka bisa mengerahkan kekuatan, membangun opini, bahkan membuat seseorang berdiri sendirian menghadapi tekanan. Tetapi mereka tidak pernah bisa mengubah harga diri seseorang yang telah memutuskan untuk tidak menjual amanahnya.
Pada akhirnya, sejarah tidak akan mengingat berapa banyak orang yang pernah bertepuk tangan untuk seorang pemimpin. Sejarah akan mengingat apakah ia tetap berdiri tegak ketika seluruh kekuasaan berusaha membuatnya berlutut.
Itulah harga integritas. Dan itulah sebabnya integritas sering kali menjadi musuh bersama bagi mereka yang hidup dari kompromi. |••
