TILIK.ID — Kinerja perekonomian Kabupaten Bombana tahun 2025 tercatat mengalami perlambatan, meski di sisi lain angka kemiskinan berhasil ditekan. Namun, tingkat pengangguran justru menunjukkan tren peningkatan.
Hal tersebut disampaikan Bupati Bombana Sulawesi Tenggara Ir H Burhanuddin dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bombana dengan agenda penyampaian pidato terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) akhir Tahun Anggaran 2025, yang digelar di Gedung DPRD Bombana, Senin (30/3/2026).
Rapat paripurna tersebut dipimpin Wakil Ketua DPRD Bombana, Zalman, serta dihadiri sekitar 20 anggota DPRD. Turut hadir Penjabat Sekda Bombana Ir. Syahrun, para kepala OPD, asisten, staf ahli, dan undangan lainnya.
Dalam pemaparannya, Bupati Burhanuddin mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi Bombana pada tahun 2025 mengalami penurunan dari 5,04 persen pada tahun 2024 menjadi 4,34 persen pada 2025.
“Pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi atau perlambatan dibandingkan tahun sebelumnya,” ujarnya.
Sementara itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menunjukkan tren positif dengan peningkatan dari 68,85 poin pada 2024 menjadi 69,54 poin di tahun 2025.
Di sektor sosial, angka kemiskinan berhasil ditekan dari 10,54 persen pada 2024 menjadi 10,14 persen pada 2025. Namun, kondisi berbeda terjadi pada tingkat pengangguran terbuka yang meningkat dari 1,43 persen menjadi 2,52 persen.
Selain itu, ketimpangan pendapatan yang diukur melalui Gini Ratio juga mengalami penurunan dari 0,344 poin menjadi 0,338 poin.
Dari sisi keuangan daerah, pendapatan Kabupaten Bombana tahun 2025 ditargetkan sebesar Rp1,31 triliun dan terealisasi Rp1,18 triliun atau 90,09 persen.
Sementara belanja daerah dialokasikan sebesar Rp1,31 triliun dengan realisasi Rp1,18 triliun atau 89,77 persen. Belanja tersebut mencakup belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer.
Untuk pembiayaan daerah, pemerintah hanya mengandalkan penerimaan dari SILPA tahun sebelumnya sebesar Rp5,22 miliar dengan realisasi 100 persen.
Bupati Burhanuddin juga memaparkan bahwa rata-rata capaian indikator kinerja utama tahun 2025 mencapai 93,63 persen. Sejumlah indikator bahkan melampaui target, seperti indeks pembangunan infrastruktur dasar dan indeks kualitas lingkungan hidup.
Bupati juga mengatakan Pemerintah Kabupaten Bombana telah meraih 14 penghargaan di tingkat regional maupun nasional sepanjang tahun 2025.
Namun demikian, masih terdapat beberapa indikator yang belum mencapai target, seperti laju pertumbuhan ekonomi dan indeks konektivitas wilayah.
Bupati Burhanuddin menjelaskan bahwa LKPJ Tahun Anggaran 2025 masih mengacu pada Peraturan Bupati Bombana Nomor 38 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023–2026, mengingat tahun 2025 merupakan masa transisi menuju RPJMD 2025–2029.
“Ini menjadi masa peralihan menuju pelaksanaan penuh RPJMD yang memuat visi dan misi kepala daerah periode 2025–2030,” jelasnya.
Di akhir penyampaiannya, Bupati Burhanuddin mengakui masih adanya kekurangan dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Ia pun berharap masukan dari DPRD dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan ke depan.
“Pandangan dan evaluasi dari pimpinan dan anggota dewan menjadi masukan penting bagi kami dalam pelaksanaan pembangunan di tahun-tahun mendatang,” pungkasnya.
Rapat paripurna ini menjadi bagian dari mekanisme akuntabilitas pemerintah daerah dalam menyampaikan capaian kinerja sekaligus evaluasi pembangunan kepada DPRD sebagai representasi masyarakat. |••
Komentar