Setelah Digempur Demo Berhari-hari, DPR Kembali Gelar Rapat

TILIK.ID — Setelah digempur gelombang demo berhari-hari, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI kembali menggelar rapat di komplek parlemen, Jakarta, Senin (1/9/2025).

Sejumlah Anggota Komisipolitik I DPR RI berserta pimpinannya pun sudah beraktivitas dan hadir di kompleks parlemen.

Pantauan di komplek parlemen, rapat dilakukan oleh Komisi I DPR terkait pembahasan siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bersama TNI.

“APBN kan siklus, siklus harus pas mekanismenya. Apa yang dibicarain ya belum tahu kan dari sana,” kata Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto.

Selain Utut, sejumlah anggota Komisi I DPR yang tampak hadir antara lain Dave Laksono, Sukamta, TB Hasanuddin, Gavriel Novanto, hingga Andina Theresia Narang.

Rencananya DPR RI juga akan menggelar rapat Badan Legislasi DPR RI dengan agenda penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT).

DPR RI didemo sejak 25 Agustus 2025. Massa aksi unjuk rasa memadati kompleks parlemen untuk menyampaikan tuntutan, yang salah satunya soal penghapusan tunjangan fantastis bagi anggota DPR RI.

BACA JUGA :  AHY Silaturahmi dengan Prabowo: Gerindra dan Demokrat Banyak Kesamaan

Kemudian pada 28 Agustus 2025, gabungan serikat buruh pun menggelar aksi di komplek parlemen untuk menyampaikan tuntutan, di antaranya soal penghapusan outsourcing dan penolakan terhadap upah murah.

Namun pada sore hari, kompleks parlemen didatangi oleh massa unjuk rasa dari elemen lainnya hingga menyebabkan kericuhan. Aksi unjuk rasa yang berujung kericuhan itu pun berlanjut hingga 29 dan 30 Agustus 2025, hingga Presiden Prabowo Subianto meminta aparat untuk melakukan tindakan tegas.

Presiden Prabowo bersama 8 pimpinan parpol sepakat membatalkan tunjangan anggota DPR RI yang fantastis itu, dan melakukan moratorium ke luar negeri. Bersamaan dengan itu, parpol juga menonaktufkan kadernya yang telah menyakiti hati rakyat melalui pernyataan-pernyataannya.

DPP NasDem lebih dulu menonaktifkan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach, disusul DPP PAN menonaktifkan Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio dan Uya Kuya. Kemiudian Golkar memberhentikan Adies Kadir dari Wakil Ketua DPR RI. |••

Komentar