TILIK.ID — Gubernur Jakarta Pramono Anung menegaskan kesiapan Jakarta untuk menjalin kerja sama dengan 10 provinsi yang tergabung dalam Forum Kerja Sama Daerah Mitra Praja Utama (MPU).
Dia mengatakan, Jakarta sangat senang, gembira, untuk bisa bekerjasama, berkolaborasi dengan semua kepala daerah yang ada di 10 provinsi ini.
Pramono mengatakan, salah satu sektor yang sangat terbuka untuk kerjasama adalah bidang pertanian dan pangan. Jakarta memiliki keterbatasan lahan untuk bercocok tanam dan sangat bergantung pada daerah mitra untuk memenuhi kebutuhan pangan warganya.
“Kami membuka diri untuk bekerjasama di bidang pertanian, pangan karena Jakarta ini tidak punya area untuk bercocok tanam, hanya dua persen itu pertanian modern,” kata Pramono
Pramono juga menawarkan kerja sama dalam pengelolaan sampah. Ia menyebut Jakarta saat ini memiliki “harta karun” berupa cadangan 55 juta ton sampah di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang, dengan produksi harian mencapai 7.700 ton sampah baru.
Menurutnya, sampah tersebut memiliki potensi besar untuk dimanfaatkan melalui pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSA).
“Untuk itu kami membuka diri bisa bekerjasama dengan semua provinsi yang ada untuk urusan persampahan ini. Ini akan menjadi harta karun baru,” kata Pramono.
Di sektor transportasi, Pramono mengatakan pentingnya integrasi sistem antarkota melalui program Transjabodetabek. Karena itu Jakarta berencana membuka 10 rute baru dalam program tersebut, melanjutkan lima rute yang telah dioperasikan sebelumnya.
Dalam pada itu, Pemprov Jakarta akan menggratiskan layanan transportasi umum bagi 15 golongan masyarakat, termasuk mereka yang berdomisili di luar Jakarta.
Untuk mendukung pembiayaan subsidi, Pramono berencana menaikkan tarif parkir dan menerapkan skema Electronic Road Pricing (ERP).
“Kalau mau bawa mobil, silakan, tapi bayar. Sebaliknya, yang naik transportasi publik gratis,” tegasnya.
Soal air bersih, kata Pram, saat ini cakupan air bersih baru mencapai 71 persen. Ia menargetkan seluruh warga Jakarta bisa mendapatkan akses air bersih pada 2029.
Jika pembangunan Waduk Karian mengalami kendala, lanjut Pramono, Pemprov Jakarta siap mengambil alih proyek tersebut.
“Nah, yang seperti ini pasti kami harus bekerja sama dengan Pemerintah Jawa Barat dan juga Pemerintah Banten,” tutup Pramono. |sal
