Jokowi, Belajarlah dari Kejatuhan Soeharto


Oleh: Tarmidzi Yusuf
(Kolumnis)

JANGAN pernah melawan kehendak rakyat. Sejarah telah membuktikan. Pemilu tahun 1997 buktinya. Sidang Umum MPR tahun 1998 yang menetapkan Soeharto sebagai Presiden untuk ketujuh kali menjadi petaka bagi Soeharto.

Tepatnya pada 11 Maret 1998, MPR melantik Soeharto menjadi Presiden Republik Indonesia. Penguasa Orde Baru itu berpasangan dengan Baharuddin Jusuf Habibie yang menjabat sebagai wakil presiden.

Ketika itu, Indonesia sedang dilanda permasalahan besar. Salah satunya terkait krisis ekonomi. Namun, ini tak menyurutkan Soeharto untuk tetap berkuasa. Protes keras yang dilakukan mahasiswa dan aktivis demokrasi pun tak dipedulikan. Rakyat marah.

Melalui gerakan reformasi yang dipimpin Amien Rais berhasil membuat kekuasaan Soeharto jatuh pada 21 Mei 1998. Jabatan Presiden Soeharto untuk ketujuh kalinya hanya dalam masa 2 bulan 7 hari. Selanjutnya Wakil Presiden BJ. Habibie dilantik sebagai Presiden pada 21 Mei 1998.

Kejatuhan Soeharto menandai runtuhnya rezim Orde Baru. Soeharto ngotot ingin tetap berkuasa meskipun saat itu rakyat tak menghendaki Soeharto untuk berkuasa kembali.

BACA JUGA :  Selamat Datang Kembali Gubernur Indonesia

Demikian pula dengan Presiden Indonesia saat ini, Jokowi. Ia ngotot untuk terus berkuasa. Setelah usulan presiden tiga periode dan perpanjangan masa jabatan presiden ditolak rakyat, Ia menyodorkan putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden.

Meskipun pencalonan Gibran Rakabuming Raka melanggar etika lantaran belum cukup umur terus menuai protes, aktivis pro demokrasi dan kampus menolak pencalonan Gibran Rakabuming Raka karena melanggar konstitusi.

Pemilu tahun 1997 dan 2019 direkayasa sedemikian rupa. Seperti canda Dr. GT Ng yang pernah viral ketika berbicara dalam acara bertajuk “Presentation at the General Conference Annual Council 2019”. Acara tersebut berlangsung pada 15 Oktober 2019.

Dr G T Ng yang jadi pembicara membuat pernyataan yang pernah viral, “Di Indonesia, mereka sudah tahu hasilnya sebelum pemilihan,” kata Dr G T Ng dalam bahasa Inggris yang langsung disambut tawa hadirin.

Seolah mengamini pernyataan DR. G T Ng, Pemilu 2024 game over. Hampir semua lembaga survei menempatkan pasangan Prabowo-Gibran menang 1 putaran. Skor untuk Prabowo-Gibran 51 sampai 53 persen.

BACA JUGA :  Identitas Sejarah

Skor Prabowo-Gibran versi lembaga survei mengingatkan kita dengan pengaturan skor sepakbola di Indonesia. Skor sudah ditentukan sebelum pertandingan dimulai.

Persis dengan penggiringan opini lembaga survei lontong sayur hari ini. Skor Pilpres dan Pileg sudah ditentukan. Ini yang membuat rakyat marah. Jokowi harus membayar mahal akibat tidak netral.

Bila Pemilu 2024 sudah diatur skornya bakal memicu kemarahan rakyat. Apalagi peta kekuatan politik Pilpres 2024 amat berbeda dengan Pilpres 2019.

Pada Pilpres 2019 ketiga ketua umum partai politik pendukung utama Jokowi seperti Megawati Soekarnoputri (PDIP), Surya Paloh (NasDem), dan Muhaimin Islandar (PKB) menjadi lawan politik Jokowi di Pilpres 2024.

Sementara Jokowi yang mendukung Prabowo-Gibran didukung oleh ketua umum partai politik pragmatis dan oportunis. Bila angin politik berhembus kencang akibat kemarahan rakyat imbas hasil Pilpres sudah diatur berpihak ke PDIP, NasDem dan PKB. Diprediksi partai politik pendukung Prabowo-Gibran dan Jokowi bakal hengkang.

Mereka cari selamat. Mereka mendukung Jokowi bukan faktor ideologi melainkan karena ketua umumnya tersandera kasus korupsi. Saat itulah Jokowi akan jatuh dari kursi kepresidenan.

BACA JUGA :  Political Will Pemberantasan Korupsi (2-habis)

Bedanya dengan Soeharto jatuh setelah 2 bulan 7 hari dilantik untuk ketujuh kalinya. Jokowi diprediksi akan jatuh sebelum Prabowo-Gibran dilantik 20 Oktober 2024. Rakyat menuntut Pemilu ulang tanpa Jokowi.

Wallahua’lam bish-shawab

Bandung,
3 Shafar 1445/13 Februari 2024

Komentar