TILIK.ID — Parpol pengusung capres di Koalisi Perubahan minta Presiden Joko Widodo dan penyelenggara negara netral dalam Pemilu 2024 mendatang.
Permintaan tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman kepada media usai bertemu dengan Capres Koalisi Perubahan bersama partai pendukung di Jakarta, Jumat (5/5/2023).
“Tentu kita berharap Pak Jokowi dengan kenegarawannya, beliau bisa bersikap netral sehingga anak-anak bangsa terbaik ini bisa berkompetisi dengan situasi yang sangat kondusif,” kata Sohibul di Sekretariat Perubahan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
Sohibul Iman berharap Pemilu 2024 berjalan jujur dan adil. Menyambut situasi ini mereka menjadi penyelenggara dan aparat yang netral, sehingga pemilu yang jujur dan adil itu bisa tercipta.
Sohibul juga menyambut baik munculkan paslon pilpres lebih dari dua. Namun dia mengingatkan harus ada sinergitas para penyelenggara pemilu dan aparat demi menciptakan situasi yang jujur dan adil.
“Termasuk kita juga berharap Pak Jokowi dengan kenegarawanannya beliau bisa bersikap netral sehingga anak-anak bangsa yang terbaik ini bisa berkompetisi dengan sangat kondusif,” lanjut dia.
Sehingga nanti, kata Sohibul, kepemimpinan ke depan lahir dari kompetisi yang fair dan itu sangat positif bagi bangsa ini.
“Itu jadi bahasan kami mudah-mudahan harapan koalisi perubahan untuk persatuan ini disambut baik semua elemen politik,” kata Sohibul.
Terkait tudingan ikut campur atau cawe-cawe dalam pemilihan calon presiden maupun cawapres di Pilpres 2024, Jokowi menegaskan pertemuannya dengan enam ketua umum partai politik beberapa hari lalu merupakan ajang diskusi politik.
“Cawe-cawe? He..he..he.. bukan cawe-cawe. Itu diskusi aja kok, kok cawe-cawe. Diskusi, saya tadi sudah sampaikan saya ini kan juga pejabat politik. Saya bukan cawe-cawe,” kata Jokowi di Sarinah, Jakarta Pusat, Kamis (4/5).
Jokowi mengatakan urusan capres merupakan urusan partai. Jokowi sudah menegaskan hal itu berulang kali.
“Urusan capres itu urusannya partai atau gabungan partai sudah bolak balik saya sampaikan. Kalau mereka mengundang saya, saya mengundang mereka boleh-boleh saja,” tuturnya.
Jokowi juga menekankan, selain sebagai pejabat publik, dirinya juga merupakan pejabat politik. Sehingga, sambung Jokowi, tidak ada konstitusi yang dilanggarnya.
“Apa konstitusi yang dilanggar dari situ? Enggak ada. Tolonglah mengerti kalau saya ini politisi sekaligus pejabat publik,” kata Jokowi. (lus)
Komentar