Mantan Aktivis HMI Medan: Erick Thohir Pakai Fasilitas Negara untuk 2024

TILIK.ID — Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dianggap memanfaatkan fasilitas negara untuk kampanye. Erick dinilai melalukan abuse pf power.

Penilaian itu diungkapkan mantan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Sumatera Utara Alwi Hasbi Silalahi dalam keterangannya yang dikutip Senin (23/5/2022).

Hasbi tak hanya bicara, dia punya alasan dan fakta-fakta. Akhir tahun lalu, Erick juga dikritik keras lantaran wajahnya muncul di layar-layar ATM bank BUMN. Baru kali ini ada menteri BUMN pasang wajah dan iklan narsis di fasilitas-fasilitas bank miilk negara atau Himbara.

Hasbi lantas menyindir dengan memplesetkan kepanjangan BUMN bukan Badan Usaha Milik Negara, namun Badan Usaha Menteri Narsis.

“Sebagai Menteri BUMN, Erick Thohir sudah keterlaluan, tidak boleh menggunakan sumber daya BUMN, secara langsung ataupun tidak langsung, untuk kepentingan penggalangan dirinya atau untuk kampanye terselubung menjelang Pilpres 2024,” ujar Hasbi.

Mantan Ketua Umum Badko HMI Sumatera Utara itu menjelaskan praktek ini jelas melanggar Peraturan Pemerintah nomor 14 tahun 2009.

Khususnya Pasal 21 di mana pejabat negara dilarang menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi di luar urusan negara.

BACA JUGA :  Erick Thohir Dapat Tugas Baru: Ketua Tim Pemulihan Ekonomi dan Penanganan Covid-19

“Presiden layak menegur, jangan dibiarkan, jika perlu langsung mengganti pejabat-pejabat negara di lingkarannya yang seperti ini,” jelasnya.

Menurutnya, pemerintah dan pejabat negara harus menjaga kewibawaan dan kepercayaan publik terhadap jalannya suatu pemerintahan dan keberlangsungan negara itu sendiri.

Mestinya Erick Thohir lebih baik fokus pada pekerjaannya menata dan memperbaiki performa BUMN. Sehingga sehat, kuat dan sukses bertransformasi menjadi pemain global.

Hasbi menilai kalau kinerjanya baik dan profesional tidak perlu sibuk kampanye, masyarakat pasti akan mengakui kinerjanya.

“Hoegeng dikenal karena kinerjanya yang baik, menegakkan hukum di republik ini. Itu bukti yang nyata orang tidak butuh pengakuan tapi dikenang sepanjang masih ada republik tercinta ini,” kata Hasbi. (tea)

Komentar