Kemiskinan Ekstrem di Jateng, Pengamat: Ganjar Gagal Kelola Anggaran

TILIK.ID — Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan menanggapi serius peningkatan kemiskinan ekstrem pada 19 daerah di Jawa Tengah.

Menurut Budiawan, peningkatan kemiskinan ekstrem di Jateng itu karena kegagalan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dalam mengelola anggaran secara adil.

Dia mengatakan, sebagian APBD berasal dari APBN yang dialokasikan ke daerah. Alur dana alokasi tersebut pun sejatinya dapat dipertanggungjawabkan dan berbuah kesejahteraan masyarakat.

Namun jika justru kemiskinan bertambah maka bisa disebut pemerintahnya gagal mengelola anggaran sehingga cita-cita kesejahteraan masih jauh panggang dari api.

“Itu artinya, pemerintah gagal mengelola APBN secara adil. Padahal, penerimaan negara naik dari Rp1.634 trilliun pada 2020 menjadi Rp2.003 triliun pada 2021,” kata Anthony Budiawan, dikutip Sabtu (7/5/2022).

Sedangkan belanja negara, lanjut Anthony, angkanya mengalami kenaikan dari Rp2.590 trilliun pada 2020 menjadi Rp2.787 triliun pada 2021.

Jawa Tengah menjadi salah satu contoh kasus kegagalan dalam pengelolaan anggaran yang dibuktikan dengan 19 kabupaten/kota yang miskin ekstrem.
Sebelumnya Jawa Tengah hanya terdapat 5 daerah miskin ekttrem yang menjadi prioritas pengentasan.

BACA JUGA :  Jangan Khawatir, Prabowo Masih Bisa Menjadi Menteri untuk Ganjar

Menurut Anthony, yang menikmati kenaikan (anggaran) ini para oligarki, melalui insentif perpajakan, proyek infrastruktur, tes PCR, vaksin, perbankan, serta para pejabat BUMN.

“Rezim yang tidak adil seperti ini sangat tidak berguna bagi rakyat Indonesia. Mereka wajib dikenakan sanksi, termasuk para pendukung dan parpol koalisi,” timpal dia.

Sebelumnya Kementerian Sekretariat Negara mengeluarkan surat edaran yang menetapkan, sebanyak 212 kabupaten/kota di 25 provinsi sebagai prioritas percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem 2022. Jawa Tengah ada 19 daerah, dari target prioritas tahun lalu di 5 daerah.

Pemprov Jateng mengakui ada penambahan daerah kemiskinan ekstrem tersebut, sembari menyebut sejumlah alasan terjadinya penambahan cukup banyak.

Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimun atau Gus Yasin menyebutkan beberapa faktor yang menyebabkan peningkatan angka kemiskinan.

“Ya, jadi gini, peningkatan angka kemiskinan kemarin kan disebabkan dengan adanya, pertama, Covid-19. Kedua memang pada akhir-akhir ini harga sembako yang ada kenaikan,” ujarnya. (pes)

Komentar