TILIK.ID — Minyak goreng yang langka dalam lebih satu bulan terakhir membuat Komisi VI DPR RI berkali-kali memanggil Menteri Perdagangan RI Muhammad Lutfi. Kamis (17/3) akhirnya mantan Kepala BPKM itu hadir dalam panggilan ketiga.
Namun di hadapan anggota Komisi VI DPR, bukan kabar baik yang disampaikan. Lutfi malah mengaku tidak bisa melawan mafia dan spekulan. Lutfi pun minta maaf tidak bisa mengontrol penyimpangan-penyimpangan itu.
Lutfi menyebut, minyak goreng yang seharusnya dinikmati masyarakat, tetapi ada yang diekspor secara ilegal melalui pelabuhan-pelabuhan.
“Kemendag tidak bisa melawan penyimpangan-penyimpangan tersebut. Begitu saya bicara dengan Satgas Pangan, pertama kali yang dipunyai Kemendag ada dua, kalau tidak salah Undang-Undang nomor 7 dan 8, tetapi cangkokannya kurang untuk bisa mendapatkan daripada mafia dan spekulan ini,” tuturnya.
Lutfi menyampaikan, pelajaran yang dapat diambil dirinya yaitu ketika harga berbeda dan melawan pasar begitu tinggi, Kemendag menyampaikan maaf tidak dapat mengkontrolnya.
“Karena ini sifat manusia yang rakus dan jahat. Kita punya datanya (pelaku penyimpangan) sekarang lagi diperiksa polisi, Satgas Pangan tapi keadannya sudah menjadi sangat kritis dan ketegangan yang mendesak. Kita mesti bersama-sama melawan mafia ini,” papar Lutfi.
Awalnya, Mendag menyampaikan data pasokan minyak goreng hasil domestik market obligasi (DMO) sebanyak 720 juta liter dan telah didistribusikan mencapai 570 juta liter.
Di Jakarta, mendapat pasokan minyak goreng mencapai 85 juta liter dengan jumlah penduduk sebanyak 11 juta orang, dan Surabaya mencapai 91 juta liter minyak goreng. Di Medan juga ada pasokan tapi nyatanya tidak ada di pasaran.
“Jadi spekulasi kami, deduksi kami adalah ini ada orang-orang yangg mendapat, mengambil kesempatan di dalam kesempitan. Tiga kota ini apa yang didominasinya adalah satu industri ada di sana, kemudian kedua ada pelabuhan,” paparnya. (lms)
Komentar