TILIK.id, Jakarta — Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK mempertanyakan bagaimana cara mengeritik agar tidak dipanggil polisi. Petanyaan JK ini menyindir Presiden Jokowi yang minta rakyat menyampaikan kritik dan pandangannya terhadap kebijakan pemerintah.
Pernyataan Jokowi itu langsung disindir oleh sejumlah kalangan karena banyaknya orang yang diproses hukum lantaran mengkritik pemerintah.
Sindiran JK pun cukup telak mengingat baru dua hari Jokowi mengeluarkan pernyataan, Novel Baswedan dan Din Syamsuddin sudah dipolisikan. Bahkan begitu banyak aktivis yang mengeritik pemerintah justru dipenjarakan.
Tokoh-tokoh yang dipenjarakan itu, antara lain Jumhur Hidayat, Syahyanda Nainggolan, Anton Permana, Ruslan Buton, Habib Rizieq Shihab, dan banyak lagi.
Sebelumnya, Presiden Jokowi meminta masyarakat lebih aktif mengkritik pemerintah sebagai bagian dari proses untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik.
“Masyarakat harus lebih aktif menyampaikan kritik masukan ataupun potensi maladministrasi dan para penyelenggara pelayanan publik juga harus terus meningkatkan upaya-upaya perbaikan-perbaikan,” kata Jokowi, Senin lalu.
JK adalah salah satu tokoh yang menyindir pernyataan Jokowi tersebut. Sindiran JK itu disampaikan dalam acara peluncuran Mimbar Demokrasi Kebangsaan Fraksi PKS DPR RI sekaligus diskusi yang digelar daring di kanal PKS TV dan sejumlah akun media sosial (medsos) Fraksi PKS DPR, Jumat (12/2/2021).
JK juga menyampaikan sejumlah pandangannya mengenai kualitas demokrasi di Indonesia yang mengalami penurunan sebagaimana hasil yang dirilis the Economist Intelligence Unit (EIU).
“Indeks demokrasi kita dalam surveinya menurun. Tentu ini bukan demokrasinya menurun, tapi apa yang kita lakukan dalam demokrasi itu,” kata JK dalam pemaparannya.
Dikatakan, ada hal-hal objektif yang tidak sesuai dengan dasar-dasar demokrasi yang diketahui. Karena dalam dasar demokrasi, warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama.
JK menilai masalah utama dalam demokrasi disebabkan oleh mahalnya demokrasi itu sendiri. Alhasil, demokrasi tidak berjalan baik.
“Demokrasi kita terlalu mahal. Untuk menjadi anggota DPR saja butuh uang, menjadi bupati dan menjadi calon pun butuh biaya. Karena demokrasi mahal, maka kemudian menimbulkan kebutuhan untuk pengembalian investasi. Maka disitulah terjadinya menurunya demokrasi. Kalau demokrasi menurun, maka korupsi juga naik. Itulah yang terjadi,” tuturnya.
JK menegaskan pentingnya check and balance dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Karena itu, perlu ada kritik dalam pelaksanaan sebuah demokrasi.
Harus ada check and balance, ada kritik dalam pelaksanaanya. Walaupun mendapat berbagai kritik beberapa hari lalu, Presiden mengumumkan ‘silakan kritik pemerintah.
“Tentu banyak pertanyaan, bagaimana caranya mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi. Ini tentu menjadi bagian dari upaya kita,” ujarnya.
JK juga menekankan pentingnya profesionalisme dalam pelaksanaan pemerintahan demi terwujudnya manfaat demokrasi. Dalam hal itu, keberadaan partai oposisi penting untuk menjaga keberlangsungan demokrasi.(bms)
Komentar