Tak Setiap Bencana adalah Bencana

by Ludiro Prajoko
(Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa)

GEMPA mengguncang Mamuju-Majene di Sulawesi Barat. Erupsi Merapi, Semeru, Sinabung, juga Raung. Tanah longsong di Majelengka. Laut meluap di Manado. Perayaan air dimana-mana: banjir.

Bencana, begitulah geliat alam itu disebut. Efek kekuatannya berupa daya rusak. Melumat hasil segala jerih manusia, mahkluk yang membangun.

Bencana alam peristiwa yang selalu mengerikan. Di luar kontrol manusia dengan segenap kecanggihannya. Manusia pasrah, menerima takdir Tuhan, Sang Maha Kuasa, dari mana bencana itu berasal, dengan alasan dan tujuan yang dihayati manusia beragama dalam relasinya dengan Sang Pencipta jagat raya.

Sepuluh kabupaten di Kalimantan Selatan terendam. Sejumlah jembatan hancur, …… Presiden datang berkunjung. Banjir itu, katanya, lantaran hujan turun terlalu banyak, melebihi takaran. Dan, Barito tak sanggup menampung semiliar meter kubik air yang mengucur dari langit.

Blame it on the rain. Lagu Milli Vanilli yang hits beberapa tahun lalu. Menyalahkan hujan. Dalam kasus banjir Kalsel, kesalahan ada pada hujan. Pihak berwajib membenarkan, cuaca memang sedang ekstrim. Sialnya, ekstrimisme jenis ini tak bisa diatur dengan Perpres. Hujan tak seperti mimpi dan ramalan, tak bisa dilaporkan.

BACA JUGA :  Jokowi Sebaiknya Mengundurkan Diri

Menyalahkan hujan tentu tak bermaksud menyalahkan Tuhan. Boleh jadi dimaksudkan merangsang kecerdasan publik untuk mengkategorisasi bencana dengan risiko lingkungan. Benarkah semua banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, … sepenuhnya bencana? Atau risiko lingkungan?

Meminjam cara Prof Mahfud MD menjelaskan tentang pelanggaran HAM. Resiko lingkungan dapat dijelaskan sebagai bencana yang bukan bencana sebagaimana bencana pada umumnya. Risiko lingkungan adalah bencana produk manusia akbibat aneka kegiatan yang melawan hukum dan prinsip dasar bekerjanya alam. Risiko lingkungan terjadi melalui mekanisme yang unik dan pasti. Dapat diduga, dikalkulasi dengan kecanggihan ilmu dan teknologi.

Walhi tak sudi menyalahkan hujan. Tak kurang dari 140 ribu hektar hutan di Kalsel hilang dalam 10 tahun terakhir, katanya. Kondisi dan perilaku alam Kalsel berubah. Masuk akal bila hal itu menyebabkan terjadinya banjir besar seperti yang terjadi saat ini. Sebelumnya, tak pernah ada kabar banjir seperti itu di Kalsel.

Dengan menyalahkan hujan, (diharapkan) membuka ruang gagas dan diskursus ilmiah tentang politik ekologi, juga biaya lingkungan dalam pembangunan. Dua isu yang harus digregetkan untuk mengendalikan laju pembangunan berorientasi pertumbuhan ekonomi yang mengandalkan korporasi untuk mengeksploitasi SDA.

BACA JUGA :  Ma’ruf Amin TKO atau Akan Meng-KO Jokowi?

Banjir Kalsel memang semestinya menjadi starting point membangun kesadaran semua pihak. Pemerintah (mengevaluasi kebjakan pembangunan terkait kehutanan), korporasi (tanggungjawabnya terhadap lingkungan serta resiko lingkungan), kalangan akademisi (menguatkan diskursus politik ekologi, ekonomi lingkungan), LSM/CSO (menggencarkan advokasi lingkungan), pemerintah kabupaten (menguatkan praktik pembangunan berkelanjutan), pemerintah Desa dan masyarakat (meningkatkan sensitifitasnya terhadap resiko lingkungan), ….

Banjir Kalsel menunjukkan secara jelas dan pasti, semua capaian pembangunan hancur dalam sekali terjang. Tanpa koreksi total terhadap faktor-faktor utama penyebab banjir itu. Siklus manusia membangun-alam menghancurkan tak terelakkan.

Banjir Kalsel potensial berulang dan/atau terjadi di daerah lain yang memiliki kondisi umum yang sama: deforestrasi yang tak terkendali. Dan, menyalahkan hujan, jelas sebentuk kekonyolan!

Komentar