TILIK.id, Jakarta — Penanganan kasus korupsi Bansos Covid-19 yang menyeret eks Menteri Sosial Juliari P Batubara terkesan mulai senyap. Pemberitaan media terkait kasus ini perlahan mulai menurun, komentar terbaru dari pihak KPK juga mulai berkurang.
Padahal semestinya KPK tetap aktif memberikan informasi terbaru terkait kasus korupsi bansos Covid-19. Ini penting agar masyarakat mendapatkan gambaran terbaru terkait progress kasusny.
Demikian disampaikan Koordinator Presidium Demokrasiana Institute sekaligus pengamat kebijakan publik, Zaenal Abidin Riam dalam katerangan tertulisnya yang diterima TILIK.id, Selasa (5/1/2021).
“Kabar terbaru dari KPK terkait perkembangan penanganan kasus korupsi bansos sangat dinanti masyarakat. Ini juga akan menjadi ukuran bagi masyarakat sejauh mana KPK berkomitmen menuntaskan kasus besar ini,” ungkap Zaenal.
Penanganan korupsi bansos Covid-19 harus dilakukan ekstra serius, kasusnya masuk kategori skala besar, terlebih bila melihat waktu kejadian dan dampak yang diakibatkan kasus korupsi bansos.
“Karena dilakukan saat masyarakat sedang mengalami kesulitan ekonomi yang serius, terlebih yang dikorupsi adalah bantuan untuk meringankan kesulitan ekonomi, maka kasus ini merupakan kasus besar, daya rusaknya masif,” terangnya.
Dikatakan, semua pihak yang terlibat dalam kasus korupsi bansos Covid-19 harus diusut, Juliari pasti tidak bekerja sendiri, beberapa nama telah diungkap, akan tetapi besar kemungkinan masih ada nama lain yang belum terungkap.
“Ungkap semua yang terlibat, termasuk pihak di luar kementerian, baik kelompok maupun per orangan, agar tidak ada lagi pihak yang memanfaatkan bansos untuk memperkaya diri. Jangan jangan sampai kasus ini mandek tanpa ada kejelasan,” pungkas Enal, nama akrabnya. (lmf)
Komentar