TILIK.id, Solo — Staf Khusus Wakil Presiden RI Bidang Infrastrukrur dan Investasi Dr. Sukriansyah S. Latief menjadi narasumber dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD). Diskusi mengangkat topik singkronisasi kebijakan percepatan pelaksanaan pembangunan bendungan di Jawa Timur tahun 2020.
Kegiatan yang diinisiasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur ini digelar Novotel Solo, mulai berlangsung Kamis hingga Jumat, 26-27 November 2020.
Dalam paparannya, Sukriasyah S Latief menjelaskan bahwa peningkatan jumlah penduduk akan berpengaruh pada meningkatnya kebutuhan air. Hal ini berdampak serius pada ketahanan nasional dan daya saing apabila ketersediaan sumber daya air tidak dikelola dengan baik.
“Bendungan mempunyai peran penting dalam mendukung ketahanan pangan dan ketahanan air, selain itu bendungan juga sebagai prasarana penahan banjir. Dan saat ini pemanfaatan bendungan juga sudah berkembang menjadi destinasi pariwisata”, ujar Sukriansyah.
Lebih jauh Sukriansyah menegaskan bila ketahanan pangan dan air, dan pengendalian banjir saat ini menjadi perhatian pemerintah.
“Itulah mengapa pemerintah memasukkan pembangunan bendungan ke dalam proyek strategis nasional PSN, yang tercantum dalam perpres 56/2018.”, paparnya.
Menurut Sukriansyah, terdapat dua permasalahan yang umumnya dihadapi dalam masalah pembangunan infrastruktur, termasuk bendungan, yaitu masalah teknis pembangunan dan masalah pengadaan tanah.
“Saya yakin dan percaya terkait masalah teknis pembangunan, bapak/ibu dengan latar belakang insinyur pasti lebih mengerti. Permasalahan teknis tentu akan berhubungan nantinya dengan Kementerian PUPR”, lanjutnya.
Yang justru menjadi permasalahan, kata Sukriansyah, biasanya yang menghambat proses penyelesaian pembangunan bendungan adalah terkait masalah pengadaan tanah dan permasalahan non teknis di luar konstruksi.
“Terkait dengan pengadaan tanah sebenarnya dengan terbitnya UU nomor 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah, pengadaan tanah masyarakat, pada umumnya tidak menjadi masalah. Justru biasanya yang menjadi masalah adalah pengadaan tanah instansi, terutama masalah pengadaan tanah kehutanan untuk kasus bendungan,” mbuhnya.
Sebagaimana diketahui, di Jawa Timur, terdapat 6 pembangunan bendungan yang perlu menjadi perhatian, yaitu: Bendungan Bendo di Kabupaten Ponorogo, Bendungan Gonseng di Kabupaten Bojonegoro, Bendungan Tukul di Kabupaten Pacitan, Bendungan Semantok di Kabupaten Nganjuk, dan Bendungan Tugu serta Bendungan Bagong di Kabupaten Trenggalek.
“Pada prinsipnya kami dari Kantor Sekretariat Wakil Presiden ingin lebih mengetahui apa kendala, dan permasalahan yang bapak/ibu hadapi dalam PSN atau proyek strategis nasional ini. Kami dari Staf Khusus Wakil Presiden siap untuk kemudian membantu memfasilitasi dan mengkoordinasikan penyelesaian masalah,” pungkasnya.
Pembicara lain yang hadir dalam kegiatan ini adalam Gembong Prijono, mantan Sekjen Kementerian PU, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Solo dan Brantas serta para Kepala Dinas dari Pemprov Jawa Timur, Kabupaten Madiun, Bojonegoro, Ponorogo, Pacitan, Nganjuk, dan Trenggalek, serta undangan lainnya. (bms)
Komentar