oleh

Ini Pernyataan Sikap FPI, GNPF, PA 212 dan HRS Center Menolak UU Ciptaker

TILIK.id, Jakarta — Demo buruh dan mahasiswa menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja pada Kamis 8 Oktober pecah di Jakarta dan di berbagai daerah. Aksi penolakan itu tak membuat pemerintah mencabut UU yang bakal berdampak buruk bagi bangsa Indonesia itu.

Tak hanya buruh, mahasiswa dan pengamat yang menolak, tapi juga guru besar, Ormas Islam, tokoh lintas agama. gubernur, pengamat, dan praktisi hukum ikut menolaknya. Tak ketinggalan FPI. GNPF, PA 212, dan HRS Center ikut menolak.

FPI, GNPF Ulama, PA 212 dan HRS Center dalam penolakannya mengatakan, perkembangan politik, hukum, dan ekonomi semakin menjauh dari tujuan dan cita-cita nasional sebagaimana diamanatkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurur pernyataan bersamanya itu, mereka menyatakan bahwa kebijakan penyelenggaraan negara telah menegasikan prinsip kedaulatan rakyat dan paham negara kesejahteraan (welfare state) dengan mengutamakan kepentingan oligarki kapitalis.

Rezim lebih mengutamakan kepentingan geopolitik Republik Rakyat China (RRC), dengan tetap mendatangkan TKA yang berpaham Komunis. Tetap menggelar Pilkada di tengah ancaman pandemi Covid-19 demi politik dinasti (feodalisme).

“Di sisi lain, tindakan penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power), persekusi, intimidasi dan kriminalisasi masih terus berlangsung,” kata Ketua FPI Moh Sobri Lubis dalam pernyataan bersama yang diteken Jumat 9 Oktober 2020.

Dikatakan, rezim mengajukan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law) yang kini telah disahkan menjadi undang-undang.

Menurutnya, kehadiran Undang-Undang Cipta Kerja tersebut lebih dimaksudkan untuk dominasi oligarki ekonomi asing dan aseng sertatidak berpihak pada tenaga kerja lokal.

“Kesemuanya itu menunjukkan penyelenggaraan negara di bawah kepemimpinan yang dzalim, yang menghancurkan sendi-sendi kehidupan yang berdasarkan Pancasila,” katanya.

Kehadiran UU Ciptaker itu membuar rakyat telah dikorbankan, masa depan keutuhan dan kedaulatan negara terancam dengan kebijakan yang
hanya menguntungkan segelintir orang.

“Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini maka kami menyatakan sikap sebagai berikut,” kata Sobri Lubis.

1. Mendukung aksi buruh, mahasiswa dan pelajar dalam memperjuangkan penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law) maupun aksi-aksi dalam segala bentuknya baik berupa mogok maupun hak untuk menyatakan pendapat, berserikat dan berkumpul menyuarakan kepentingan rakyat.

2. Menasehati dan meminta rezim beserta seluruh lembaga dan aparat negara untuk menghentikan kezdaliman terhadap rakyat sendiri.

3. Segera membebaskan tanpa syarat seluruh demonstran yang ditangkap dan menghentikan penyiksaan terhadap para demonstran yang masih dalam tahanan.

4. Mengajak semua elemen bangsa untuk bangkit berjuang dan menghentikan kezdaliman dengan segala daya upaya yang dimiliki dan tidak menyerah terhadap berbagai kekejaman yang dilakukan rezim ini.

5. Mendesak segera dikeluarkan Perppu untuk membatalkan Undang-Undang Cipta Kerja.

6. Menuntut Presiden untuk menyatakan diri mundur/berhenti sebagai Presiden karena ketidakmampuan dan tidak kompeten dalam menjalankan roda pemerintahan.

7. Menuntut Partai Partai pendukung pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja untuk segera membubarkan diri karena telah menjadi kepanjangan tangan kepentingan Cukong Aseng dan Asing daripada menjadi penyalur aspirasi rakyat.

Demikian pernyataan sikap bersama FPI, GNPF, PA 212 dan HRS Center yang diteken Ketua Umum FPI KH. Ahmad Shobri Lubis, Lc, Ketua Umum GNPF-U
Ust.Yusuf Muhammad Martak, Ketua Umum PA 212 Ust.Slamet Ma’arif, S.Ag, MM, dan Direktur HRS Center
Dr. H. Abdul Chair Ramadhan, S.H., M.H, dan mengetahui Dr. Habib Muhammad Rizieq Shihab LC, MA, DPMSS. (lms)

Komentar