By Asyari Usman
PADA saat ini, Indonesia sangat memerlukan ‘leadership’ –kepemimpinan. Seharusnya, itu ada di tangan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dialah yang semestinya berada di ‘frontline’ (garis depan). Untuk memimpin negara pada saat-saat yang kritis seperti sekarang ini.
Tetapi, Presiden Jokowi tampak kewalahan. Indonesia bagaikan tak punya presiden. Terkesan bahwa Jokowi tak mampu menghadapi situasi dan kondisi saat ini. Ada pandemi virus corona. Ada ancaman kehancuran ekonomi yang disebabkan pandemi itu sendiri dan juga disebabkan situasi ekonomi global yang sudah ada sebelum corona muncul.
Ada pula krisis utang. Krisis korupsi yang semakin tak terkendali. Dan krisis finansial dialami banyak BUMN. Mereka diambang kebangkrutan.
Jokowi bagaikan tak tahu mau melakukan apa. Padahal, di tangan dialah terletak semua kekuasaan besar dalam pengelolaan negara. Sekarang, Indonesia mirip seperti negara yang sedang vakum pemerintahan.
Supaya situasi tidak semakin runyam, bagaimana kalau Pak Jokowi diberi kesempatan untuk beristirahat dari jabatan presiden. Minggir saja dulu untuk sementara waktu. Katakanlah 4 bulan, 6 bulan atau setahun. Hanya untuk masa-masa krisis ini saja. Setelah semua kembali normal, Jokowi balik lagi menjadi presiden.
Semoga Pak Jokowi legowo. Langkah ini perlu cepat diambil. Sebab, secara klinis, kita akan menghadapi masa-masa genting. Mutlak harus ada seseorang di depan dengan kemampuan memimpin negara yang sedang diancam berbagai krisis.
UUD 45 memang tidak mengenal pergantian sementara. Tapi, demi mencegah agar negara tidak terjerumus ke dalam krisis besar, terutama amukan virus Corona yang bisa saja lebih dahsyat dari pengalaman Italia atau China, kelihatannya pergantian sementara merupakan jalan keluar terbaik. Untuk itu, para wakil rakyat di DPR, MPR, DPD plus semua gubernur dan tokoh-tokoh bangsa sebaiknya bersidang darurat untuk membahas kemungkinan itu.
Tidak usah terlalu kaku dengan mekanisme konstitusional. Ini semata-mata tindakan darurat. Supaya rakyat tidak terlalu menderita akibat krisis multi-dimensional yang tampaknya akan segera muncul. Dibagaimanakan pun, rakyat pastilah akan mengalami penderitaan. Tetapi, penderitaan itu akan semakin berat kalau manajemen negara ini dipegang oleh orang yang tidak punya kapabilitas dan kapasitas.
Jadi, ini bukan kudeta atau pelengseran paksa. Bukan juga tindakan makar. Cuma, ibarat kapal besar, kita lakukan ganti nakhoda sebentar. Jokowi akan dipulihkan lagi sebagai presiden. Setelah kriris mereda. Anggap saja berhalangan sementara. Kalau berhalangan tetap, sudah ada aturannya di UUD.
Tentang siapa yang layak sebagai pengganti sementara, tentu bisa dipilih oleh para wakil rakyat yang disebutkan di atas. Mau dipilih Anies Baswedan, boleh juga dicoba. Beliau telah menunjukkan kepemimpinan di DKI. Dia punya gagasan yang ‘brilliant’. Dia mampu berpikir. Dan sejauh ini, jalan pikirannya selalu bagus.
Kalau Pak Jokowi tak suka Anies, bisa dicoba Arief Budiman —ketua KPU. Beliau ini telah menunjukkan kinerja yang luar biasa bagus. Dia bisa menang dalam situasi krisis. Arief telah menunjukkan kehebatannya ketika terjadi krisis salah input penghitungan suara pilpres. Lihat saja, angka final KPU disahkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Arief menang telak.
Yasonna Laoly juga layak. Dia berhasil melewati krisis gawat gara-gara Harun Masikhu. Sekarang, Yasonna selamat dan Harun juga aman. Artinya, Yasonna sudah teruji menghadapi krisis.
Kalau mau orang yang bisa semuanya, ada Luhut Binsar Panjaitan (LBP). Dia mungkin bisa meredakan amuk corona. Lagi pula, selama ini segala bentuk krisis tak berani menghampiri Pak Luhut. Orang lain boleh krisis, tapi tidak untuk beliau ini.
Yang paling top, pilih saja Ahok sebagai pengganti sementara Jokowi. Virus corona pasti takut melihat dia. Ahok ‘kan terkenal galak.
Jadi, silakan para wakil rakyat bersidang. Kalau usul ini cocok, alhamdulillah. Tak cocok, tinggal tunggu waktu.
24 Maret 2020
Komentar